HOME / Apa Itu Pengusaha Kena Pajak(PKP)?

Apa Itu Pengusaha Kena Pajak(PKP)?

Definisi PKP

Menurut Pasal 1 UU PPN, PKP atau yang merupakan singkatan dari Pengusaha Kena Pajak merupakan Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), tidak termasuk Pengusaha Kecil. Batasan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dianggap sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Syarat PKP

Seperti yang telah dijelaskan diatas, para pengusaha yang melakukan proses penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) pada Daerah Pabean atau yang melakukan ekspor BKP, JKP, atau BKP Tidak Berwujud, diwajibkan untuk melaporkan usahanya untuk dianggap sebagai PKP.

Pengusaha Kecil juga diperbolehkan untuk memilih dikukuhkan menjadi PKP. Jika pengusaha kecil memilih dianggap sebagai PKP, maka UU PPN juga akan dikenakan dan berlaku sepenuhnya bagi pengusaha kecil tersebut.

Bagi orang atau Badan (bukan PKP) yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, namun memanfaatkan JKP dari Luar Daerah Pabean, maka pihak tersebut wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang dengan menggunakan lembar ketiga Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya merupakan daerah pihak tersebut berada atau tempat kedudukan badan tersebut, paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah utang pajak dikeluarkan.

Agar bisa dianggap sebagai Pengusaha Kena Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak, Anda atau perusahaan Anda harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

  1. Memiliki pendapatan bruto (omzet) dalam 1 tahun buku mencapai Rp 4,8 miliar. Tidak termasuk pengusaha atau perusahaan dengan pendapatan bruto kurang dari Rp 4,8 miliar, kecuali pengusaha tersebut memilih dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
  2. Melewati proses survei yang dilakukan oleh KPP atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).
  3. Melengkapi dokumen dan persyaratan pengajuan PKP atau pengukuhan PKP.

Ajuan menjadi Pengusaha Kena Pajak tersebut akan diajukan ke KPP atau KP2KP yang dimana wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha wajib pajak Anda.

Siapa yang Dianggap Sebagai Pengusaha Kecil?

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.03/2013 yang sudah secara efektif berlaku mulai per tanggal 1 Januari 2014, Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku telah melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang memiliki jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto sebanyak tidak lebih dari Rp4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah).

Jika masuk dalam kategori yang disebutkan diatas maka usaha tersebut termasuk kedalam non-pkp.

Non-pkp adalah pengusaha yang dianggap sebagai pengusaha kecil ini tidak diwajibkan untuk mendaftarkan PKP. Sebaliknya, jika seorang pengusaha memiliki omzet yang lebih besar dari Rp4.800.000.000,- maka dia wajib untuk mendaftar.

Pengusaha kecil pada hukumnya tidak harus mendaftar PKP dan bisnis yang dijalankannya akan dianggap tetap sah untuk dilanjutkan. Tetapi, jika Anda merupakan seorang pengusaha kecil tetapi tetap ingin mendaftar PKP, maka Anda akan diperbolehkan untuk mendaftar PKP.

Baca Juga:  Tumbuh Pesat, Ini 6 Inspirasi Usaha Kuliner di Makassar

Biasanya, alasan mengapa para pengusaha kecil tetap ingin melakukan pendaftaran adalah agar mereka bisa mengikuti proyek lelang tender dengan lebih lancar.

Salah satu persyaratan umum untuk mengikuti proyek tender adalah dengan status pengusaha sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dengan mendaftar PKP, maka kesempatan Anda untuk memperluas bisnis akan lebih terbuka lebar.

Penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan oleh pengusaha kecil tersebut tidak akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, kecuali jika Anda sebagai pengusaha kecil tersebut memilih untuk mendaftar menjadi PKP.

Pengusaha kecil yang telah terdaftar sebagai PKP, wajib melaksanakan ketentuan dan kewajibannya sebagaimana telah ditetapkan terhadap PKP pada umumnya. Ketentuan tidak dikenakan PPN tidak akan berlaku apabila pengusaha kecil telah terdaftar sebagai PKP.

Bagaimana Jika Pengusaha yang Tidak Termasuk Pengusaha Kecil Tidak Melaporkan Usahanya?

Direktur Jenderal Pajak akan dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak untuk Masa Pajak sebelum pengusaha pengusaha yang memiliki perolehan yang telah melampaui batasan omzet Rp4.800.000.000,- dikukuhkan secara status sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Hal ini dapat terjadi terhitung sejak saat jumlah peredaran bruto atau penerimaan brutonya telah melebihi Rp 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah).

Kewajiban dan Hak Anda jika Terdaftar Sebagai PKP

Ketika Anda telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka kewajiban-kewajiban Anda meliputi:

  1. Melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP
  2. Memungut pajak yang terutang
  3. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang
  4. Melaporkan penghitungan pajak dalam SPT Masa PPN

Kewajiban untuk memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN dan PPnBM yang dihutangkan sejak saat pengukuhan sebagai PKP.

Tetapi tidak hanya kewajiban saja, Anda juga akan memperoleh hak sebagai Pengusaha Kena Pajak, yaitu:

aPengkreditan Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP; Pajak Masukan merupakan PPN yang sudah dibayar oleh PKP karena memperoleh atau membeli BKP atau JKP. Pajak Masukan dapat berfungsi menjadi kredit atau sebagai pengurang pajak keluaran apabila PKP menjual barang. Pajak keluaran merupakan PPN yang dipungut oleh PKP saat melakukan penyerahan BKP atau JKP.
bRestitusi atau kompensasi atas kelebihan PPN. Apabila Pajak Masukan Anda lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka Anda sebagai PKP dapat mengajukan restitusi atau kompensasi. Restitusi merupakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Selain restitusi, PKP dapat melakukan kompensasi kelebihan Pajak Masukan untuk masa pajak berikutnya.

Apakah PKP Dapat Dibatalkan?

Permohonan pencabutan status sebagai Pengusaha Kena Pajak dapat Anda lakukan jika omzet Anda tidak mencapai Rp4.800.000.000,- dalam satu tahun buku.

Sumber:
https://www.pajak.go.id/id/artikel/apakah-anda-termasuk-pengusaha-kena-pajak

Share this article:

Related article

5 Peluang Bisnis Kuliner di Palembang yang Bisa Dicoba

Palembang yang terkenal sebagai destinasi wisata yang menghadirkan keelokan ragam...

Tumbuh Pesat, Ini 6 Inspirasi Usaha Kuliner di Makassar

Daya tarik kota Makassar seolah tidak ada matinya. Selain menawarkan keindahan alam...